Dua dekade berlalu, ingatan akan Tsunami Aceh tetap hidup. Lebih dari 170.000 jiwa melayang di Indonesia, mayoritas di Aceh. Kehilangan anggota keluarga, rumah, dan mata pencarian menjadi pengalaman pahit. Namun, di tengah kehancuran, semangat persatuan dan kepedulian global muncul. Bantuan internasional mengalir deras.

Tanggal 26 Desember 2004 menjadi titik kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya Aceh. Gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter memicu gelombang tsunami raksasa yang menyapu pesisir. Kejadian ini meninggalkan duka mendalam bagi jutaan orang. Peristiwa pilu tersebut mengubah wajah Aceh selamanya, menorehkan trauma kolektif.

Aceh bangkit dari puing-puing. Pembangunan infrastruktur masif dilakukan, rumah-rumah baru berdiri, dan fasilitas publik dibangun kembali. Masyarakat Aceh menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam proses pemulihan. Kini, Aceh menjadi contoh nyata bagaimana sebuah wilayah dapat pulih. Kebangkitan ini patut diacungi jempol.

Bencana Tsunami Aceh juga membawa hikmah berharga. Kesadaran akan mitigasi bencana meningkat signifikan. Sistem peringatan dini tsunami diperkuat, pelatihan evakuasi rutin diadakan. Pendidikan tentang kebencanaan menjadi bagian kurikulum. Ini semua demi melindungi generasi mendatang. Pentingnya kesiapsiagaan kini disadari.

Museum Tsunami Aceh berdiri sebagai pengingat dan monumen edukasi. Tempat ini menceritakan kisah pilu dan perjalanan bangkit. Ribuan pengunjung datang untuk merenungkan dan belajar dari peristiwa tersebut. Museum ini menjadi simbol harapan. Ia juga mengingatkan kita pada kekuatan alam.

Meskipun dua dekade telah berlalu, duka Tsunami Aceh tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun, dari kehancuran itu lahir kekuatan dan harapan baru. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang resiliensi manusia, pentingnya mitigasi, dan kekuatan solidaritas global. Aceh kini menatap masa depan.

Peringatan dua dekade ini menjadi momentum refleksi. Kita mengenang para korban, menghargai upaya pemulihan, dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Aceh telah menunjukkan bahwa dari tragedi terbesar sekalipun. Kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit. Semangat ini patut kita jaga.

Tsunami Aceh adalah pengingat bahwa alam memiliki kekuatan dahsyat. Namun, semangat kemanusiaan jauh lebih kuat. Solidaritas dan kepedulian mampu membangun kembali apa yang telah hancur. Kisah Aceh menjadi inspirasi bagi dunia. Mari terus belajar dari Tsunami Aceh.

Mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kini menjadi sorotan publik setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi donasi Semeru. Pemeriksaan ini berkaitan dengan aliran dana bantuan pascabencana erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 yang seharusnya dialokasikan untuk korban dan rehabilitasi. Kasus ini mencuatkan kembali isu integritas dalam pengelolaan dana publik, khususnya di tengah situasi kebencanaan.

Pemeriksaan terhadap Thoriqul Haq dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada 27 Mei 2025. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut. KPK belum merilis secara detail materi pertanyaan yang diajukan, namun indikasi awal menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan atau penggunaan dana yang dihimpun untuk para korban Semeru.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya kejanggalan dalam alokasi dan penggunaan dana donasi yang terkumpul pasca erupsi Gunung Semeru. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk berbagai kebutuhan darurat, bantuan langsung kepada korban, serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak parah. Dugaan korupsi mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara.

Pemeriksaan terhadap mantan bupati ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas setiap dugaan korupsi, terutama yang berkaitan dengan dana bencana yang sangat sensitif. Dana bantuan kemanusiaan seharusnya bebas dari praktik korupsi, karena menyangkut nasib dan pemulihan para korban yang sedang dalam kesulitan besar.

Thoriqul Haq, yang menjabat bupati saat bencana erupsi Semeru terjadi, memiliki peran sentral dalam koordinasi dan pengelolaan bantuan. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam pemeriksaan KPK menjadi sangat penting untuk mengungkap fakta-fakta terkait aliran dan penggunaan dana donasi tersebut secara transparan dan akuntabel.

KPK menegaskan akan terus mendalami kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait lainnya dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun rupiah dari dana donasi yang disalahgunakan, dan para pelaku yang terbukti bersalah akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat publik lainnya mengenai pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana masyarakat, terutama dana yang dihimpun untuk tujuan kemanusiaan. Kepercayaan publik adalah aset yang harus dijaga, dan korupsi dana bencana dapat menghancurkan kepercayaan tersebut.

Bencana banjir bandang kembali menghantam kawasan Puncak Bogor, menyisakan duka mendalam dan kerugian besar. Peristiwa ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menyebabkan setidaknya 423 jiwa kehilangan tempat tinggal. Tragedi ini menyoroti kerentanan wilayah Puncak terhadap bencana hidrometeorologi, serta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan lingkungan di sana.

Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu Sungai Ciliwung secara terus-menerus. Akibatnya, debit air sungai meluap drastis, tak mampu lagi menampung volume air. Luapan banjir ini kemudian menggenangi permukiman warga, terutama di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Puncak Bogor.

Dampak yang ditimbulkan sangat masif. Selain memaksa ratusan jiwa mengungsi, banjir juga merusak puluhan rumah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Warga harus meninggalkan harta benda mereka, mencari perlindungan di posko-posko pengungsian yang didirikan pemerintah dan relawan. Kondisi ini menyisakan trauma mendalam bagi para korban.

Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Puncak. Alih fungsi lahan yang masif, pembangunan vila dan hotel yang tidak terkendali, serta minimnya area resapan air, diduga menjadi penyebab utama rentannya kawasan ini terhadap banjir dan longsor. Kerusakan lingkungan yang terjadi di hulu sungai berdampak langsung pada daerah hilir.

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mengambil langkah tegas. Peninjauan ulang izin pembangunan, penegakan aturan tata ruang, dan upaya rehabilitasi lingkungan menjadi sangat krusial. Tanpa tindakan serius, ancaman bencana serupa akan terus membayangi kawasan Puncak dan wilayah di bawahnya.

BPBD Kabupaten Bogor bersama tim gabungan telah berupaya maksimal dalam penanganan darurat, mulai dari evakuasi, penyediaan logistik, hingga pelayanan kesehatan bagi para pengungsi. Solidaritas masyarakat juga terlihat dengan banyaknya bantuan yang mengalir untuk meringankan beban korban.

Namun, fase pascabencana akan menjadi tantangan besar. Para pengungsi membutuhkan bantuan untuk membangun kembali rumah dan kehidupan mereka. Rehabilitasi fisik dan psikologis harus menjadi prioritas agar mereka dapat kembali beraktivitas normal.

Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pembaca, terimakasih !